LANDASAN EKONOMI PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN
Demokratisasi pendidikan merupakan salah satu isu yang sampai kini masih menjadi persoalan baik pada tataran konseptual maupun implementasinya. Demokratisasi pendidikan yang tengah bergulir di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan yang sedang kita hadapi. Program wajib belajar sembilan tahun yang dilaksanakan belum menunjukkan capaian yang memuaskan, ini menunjukan rendahnya tingkat pendidikan, dan tentunya hal ini akan berimplikasi pada penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Krisis multidimensi yang dialami, upaya pemulihan ekonomi yang nampaknya masih berjalan lamban, dan biaya pendidikan yang semakin meningkat akan lebih memperlemah kemampuan orang tua dan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya. Tingginya angka tidak melanjutkan sekolah, dapat menjadi indikator lemahnya kemampuan ekonomi orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak-anaknya.
Masalah lemahnya dukungan finansialpun turut ambil bagian dalam persoalan pendidikan. Sekalipun secara konstitusional telah ditetapkan besaran 20% dana APBN dan APBD untuk pendidikan, tetapi hal ini masih sangat sulit untuk dapat diwujudkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan setiap daerah otonom memiliki kemampuan keuangan daerah yang tidak sama.
Masalah lain yang juga penting adalah terjadinya krisis ekonomi diberbagai negara. Dalam memasuki globalisasi ekonomi ini bangsa Indonesia harus menghadapi dua kenyataan yang nampak paradoksal yaitu tantangan kerjasama disatu pihak dan persaingan global dipihak lain.

 

LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN

A. DEFINISI
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:260) istilah Landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal.
Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein/philos yang artinya cinta dan sophos/sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran.
Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Dengan kata lain landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakianan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan.
Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.

 

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN

A. DEFINISI
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Mudyaharjo, 2008: 3, 11).
Sejarah atau history keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan sebagainya (Pidarta, 2007: 109).
Landasan historis pendidikan merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif (Buchori, 1995: vii). Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.

B. SEJARAH PENDIDIKAN DUNIA
Perjalanan sejarah pendidikan dunia telah lama berlangsung, mulai dari zaman Hellenisme (150 SM-500), zaman pertengahan (500-1500), zaman Humanisme atau Renaissance serta zaman Reformasi dan Kontra Reformasi (1600-an). Pendidikan yang mulai menunjukkan perbedaan eksistensinya dengan pendidikan-pendidikan sebelumnya adalah sejak zaman Realisme.

 

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

A. Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, meliputi :
Bab I Ketentuan umum
Bab II Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
Bab III Prinsip penyelenggaraan pendidikan
Bab IV Hak dan Kewajiban warga Negara, orang tua dan masyarakat
Bab V Peserta didik
Bab VI Jalur jenjang dan jenis pendidikan

B. Bab I Ketentuan Umum
Pasal I ayat 1 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Ayat 2 : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Ayat 3 : Sistem pendidikan merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai tujuan pendidikan.
Ayat 4 : Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan.

 

LANDASAN PSIKOLOGIS PENDIDIKAN

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia, yang berada dan melekat dalam manusia itu sendiri. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani.
A. PSIKOLOGI PERKEMBANGAN
Ada tiga teori atau pendekatan tentang perkembangan, pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah : (Nana Syaodih, 1988)
1. Pendekatan Pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain.
2. Pendekatan Diferensial. Pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang membuat kelompok-kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, agama, status sosial ekonomi, dan sebagainya.
3. Pendekatan Ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual (melihat perkembangan seseorang secara individual).

Dari ketiga pendekatan ini, yang paling banyak dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada dua macam yaitu yang bersifat menyeluruh dan yang bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai factor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan. Sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak, misalnya pentahapan Piaget, Koglberg, dan Erikson.

 

LANDASAN SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN

Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya. Social mengacu kepada hubungan antarindividu, antarmasyarakat, dan individu dengan masyarakat. Aspek sosial ini merupakan aspek individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Budaya mengacu tentang apa yang dikerjakan dan cara mengerjakannya serta bentuk yang diinginkan. Sama halnya dengan aspek sosial, aspek budaya sangat berperan dalam proses pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari, kegiatan-kegiatan serta bentuk-bentuk pendidikan merupakan unsur budaya pendidikan.

A. SOSIOLOGI DAN PENDIDIKAN
Menurut etimologi sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu kata socious yang berarti teman, dan logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Pengertian tersebut diperluas menjadi ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup manusia atau masyarakat.
Definisi sosiologi menurut para ahli :
1. Menurut Roucek dan Warren sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok.
2. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial.
3. August Comte berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu terutama mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya.
4. Menurut Abu Ahmadi Objek penelitian sosiologi adalah tingkah laku manusia dalam kelompok. Sudut pandangnya ialah memandang hakekat masyarakat, kebudayaan dan individu secara ilmiah. Sedangkan susunan pengetahuan dalam sosiologi terdiri atas konsep-konsep dan prinsip-prinsip menganai kehidupan kelompok sosial, kebudayaan dan perkembangan pribadi.

Sosiologi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sosiologi umum yang menyelidiki gejala sosio-kultural secara umum, dan sosiologi khusus, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum yang menyelidiki aspek kkehidupan sosio-kultural secara mendalam, salah satunya adalah sosiologi pendidikan.

 

Makalah Keterbatasan Anggaran Pendidikan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari masa ke masa.
Para founding fathers sadar sepenuhnya bahwa untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Kesadaran tersebut dituangkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya, pada batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada masa reformasi, dengan memperhatikan kondisi global, percepatan akselerasi pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan.